Analisis Penyimpanan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Pemerintah Di Kota Palangkaraya

Penulis

  • Lamia Diang Mahalia

Kata Kunci:

Distribusi dan Penyimpanan, Alat/Obat Kontrasepsi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya

Abstrak

Kontrasepsi merupakan alat/obat yang memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang operasional program Keluarga Berencana. Pada tahun 2012, di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Badan PP dan KB) Kota Palangka Raya serta puskesmas se Kota Palangka Raya, masih ditemui masalah terkait penyimpanan dan distribusi alat/obat kontrasepsi (alokon). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik pengelolaan penyimpanan dan distribusi alokon  di  Badan  PP  dan  KB Kota  Palangka  Raya  pada  tahun  2012. Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan  rancangan case study yang menggunakan data retrospektif. Data kuantitatif   diperoleh dengan pengisian daftar tilik dan observasi dokumen yang diambil  secara  retrospektif,  sedangkan  data  kualitatif  diperoleh  dengan  wawancara  mendalam  di Badan PP dan KB Kota Palangka Raya dan puskesmas se-Kota Palangka Raya yang dilaksanakan pada tahun 2012. Hasil menunjukkan bahwa persentase kecocokan antara barang dengan kartu stok di Badan PP dan KB Kota Palangka Raya adalah sebesar 100%, namun hal ini tidak terjadi di puskesmas. Penyimpanan alokon di Badan PP dan KB tidak 100% berdasarkan prinsip FEFO. Masih ditemukan alokon yang kadaluwarsa dan mengalami stok mati. Terdapat penyimpangan antara jumlah alokon yang diberi oleh Badan PP dan KB dengan yang diminta oleh puskesmas. Banyak puskesmas yang pernah   mengalami   kekosongan   beberapa   jenis   stok   alokon   dalam   satu   tahunnya.   Kegiatan penyimpanan dan distribusi alokon di Kota Palangka Raya pada tahun 2012 jika dilihat dari persentase pencapaian  indikator  penyimpanan  distribusi  serta  pemenuhan  unsur  CDOB  secara  umum  masih belum memenuhi standar yang berlaku.

Referensi

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2010) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi/Non Kontrasepsi Program KB Nasional. Biro Perlengkapan dan Perbekalan: Jakarta.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2007).Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, edisi ketiga. Badan Pengawas Obat dan Makanan: Jakarta.
3. Priyanti. (2009) Manfaat Sistem Logistik Kontrasepsi Yang Terintegrasi Terhadap Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi : Studi Kasus Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Tesis, Magister Kesehatan Ibu dan Anak-Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada.
4. Sihombing, M.(1999) Evaluasi Pengelolaan Obat Gudang Farmasi Kabupaten di Daerah Percontohan Otonomi, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
5. Pudjaningsih, D. (1996) Pengembangan Indikator Efisiensi Pengelolaan Obat di Farmasi Rumah Sakit, Tesis, Magister Manajemen Rumah Sakit, Program Pendidikan Pascasarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
6. Kementerian Kesehatan RI dan Japan International Coorperation Agency. (2010)
Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Kementerian Kesehatan RI dan Japan International Coorperation Agency: Jakarta.
7. Harahap, H., (2009) Evaluasi Pengelolaan Obat Pada Pusat Pengelola Farmasi Kota Pontianak. Tesis, Magister Manajemen dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada.
8. Indriawati, C. S.,Suryawati, S., dan Pudjaningsih. (2001) Analisis Pengelolaan Obat di Rumah Sakit Umum Wates. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan,4 (03) September, pp. 173-181.
9. Ukai, M., (2009) Evaluasi Manajemen Obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat. Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
10. Murwati, Nety (2011) Analisis Manajemen Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
11. Departemen Kesehatan RI. (2006) Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, cetakan kedua. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: Jakarta.
12. Maltos, JJ dan Keller, C. (1989) Quality Assurance: A Manual For Family Planing Agencies. San Francisco James Bowman Agencies.
13. Gasperz, V. (2005) Manajemen Bisnis Total : Total Quality Management. Gramedika Pustaka Utama: Jakarta.
14. Sulistiyani. (2004) Memahami Good Governance dalam Prospektif SDM. Gava Media: Yogyakarta.
15. World Health Organization. (2003) Good Storage Practices for Pharmaceuticals: Geneva.
16. Athijah, U., dkk (2011) Profil Penyimpanan Obat di Puskesmas Wilayah Surabaya Timur dan Pusat, Jurnal Farmasi Indonesia, 5 (4) Juli, pp.213-222.
17. Departemen Kesehatan RI. (1995) Farmakope Indonesia, Edisi IV. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
18. Quick, J.D., Rankin, J.R., Laing, R.O., and Connor, R.W. (1997) Managing Drug Suplay : The Selection, Procurement, Distribution and Use of Pharmaceuticals, 2nd edition. Kumarin Press: USA.
19. World Health Organization. (2005) Good Distribution Practices (GDP) For Pharmaceutical Products: Geneva.
20. Departemen Kesehatan RI. (2004) Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, cetakan kedua. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan: Jakarta.
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2001) Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Obat Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Badan Pengawas Obat dan Makanan: Jakarta.

Diterbitkan

2017-08-28

Cara Mengutip

Mahalia, L. D. (2017). Analisis Penyimpanan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Pemerintah Di Kota Palangkaraya. Jurnal Forum Kesehatan : Media Publikasi Kesehatan Ilmiah, 7(2), 56–64. Diambil dari http://e-journal.polkesraya.ac.id/index.php/jfk/article/view/86

Terbitan

Bagian

Articles